Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait permintaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengevaluasi pajak kripto seperti Bitcoin, Ether, hingga Dogecoin.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan pihaknya terbuka atas permintaan tersebut dan akan membahasnya.
“Bagaimana pun masukan dari Bappebti kita terima, tapi akan kita bicarakan lagi,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).
Sebagai informasi, pemerintah melalui DJP di bawah Kemenkeu mulai menerapkan pajak kripto sejak 2022.
Pemerintah mengenakan PPN sebesar 0,11%untuk setiap transaksi kripto di Indonesia dari nilai transaksi pada exchanges yang terdaftar di Bappebti. Pungutan ini juga ditambah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,1%.
Pada Januari 2024, penerimaan negara dari pajak tersebut berasal dari pajak kripto senilai Rp39,13 miliar.
Secara perinci, pendapatan sebesar Rp18,25 miliar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp20,88 miliar.
Sementara sisanya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi kripto yang terjadi selama bulan pertama 2024 tersebut.
Sebelumnya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma
Senjaya meminta Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto seiring dengan peralihan pengawasan kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Karena nanti kripto menjadi sektor keuangan, kami harapkan nanti komitmen dari Dirjen Pajak untuk evaluasi pajak ini. Evaluasinya karena [peraturan] ini sudah lebih dari satu tahun.
Tentu saja biasanya pajak itu ada evaluasi tiap tahun,” ujarnya dalam acara 10 Tahun Indodax yang digelar di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Sumber : bisnis.com
WA only
Leave a Reply