Biden Incar Kenaikan Penerimaan Pajak

Presiden Joe Biden mengusulkan penghentian untuk industri migas

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjabarkan proposal anggaran fiskal tahun 2025 senilai US$ 7,3 triliun. Dalam proposal yang diumumkan pada senin (11/3), Biden mengusulkan sejumlah pos anggaran belanja pemerintah pada 2025.

Proposal anggaran tersebut lebih mirip sketsa visi kebijakan Joe Biden untuk masa jabatan Presiden AS periode kedua. AS akan menggelar pemilihan umum pada 5 November 2024. Biden merupakan calon presiden pertahana yang diusung Partai Demokrat.

AS akan mulai menjalankan anggaran fiskal 2025 srjak Oktober tahun ini. Kementerian Keuangan AS menyebut, anggaran yang diusulkan Biden akan meningkatkan penerimaan pajak US$ 4,95 triliun selama 10 tahun. Ini termasuk kenaikan pajak lebih dari US$ 2,7 triliun untuk pelaku bisnis dan US$ 2 triliun untuk invidu dan perkebunan kaya.

Subsidi masyarakat

Mengutip laporan Bloomberg, masyarakat dengan pendapatan di bawah US$ 400.000 per tahun tak akan mengalami kenaikan pembayaran pajak pemerintah federal. Biden telah mengusulkan untuk memberi pemilik rumah US$ 400 per bulan selama dua tahun kedepan untuk mengimbangi tingginya bunga kredit perumahan.

Para orangtua juga akan menerima dana subsisdi untuk penitipan anak dan pemerintah akan menggunakan kewenangan baru untuk menurunkan harga obat resep. Program mahal ini akan diimbangi dengan kenaikan tarif pajak perusahaan dari 21% jadi 28%.

Pemerintah AS akan menetapkan tarif minimum pajak perusahaan sebesar 21% untuk entitas yang bernilai US$ 1 miliar atau lebih. Selain itu, memberlakukan pajak minimum pada miliader, termasuk atas keuntungan modal yang belum direalisasikan sebesar 25%, yang akan menghasilkan sekitar US$ 500 miliar pendapatan pajak pada dekade berikutnya.

Biden juga menyerukan untuk mengakhiri insentif pajak seniali US$ 35,3 miliar yang diberikan kepada industri minyak dan gas. Kebijakan ini akan menciptakan penghematan US$ 500 juta untuk membantu negara berkembang memeranagi perubahan iklim dan US$ 6,5 miliar untuk membantu penyedia listrik di pedesaan dan membangun jaringan listrik.

Namun, proposal anggaran fiskal tahun 2025 yang dijabarkan Biden menuai kritik pedas dari partai Republik. “Harga yang harus dibayar dari usulan anggaran Presiden Biden adalah keinginan pemerintah yang tidak pernah terpuaskan untuk melakukan belanja yang sembrono dan pengabaian Demokrat terhadap tanggung jawab fiskal,” kata fraksi Partai Republik di DPR.

Sumber : Harian Kontan, Rabu 13 Maret 2024, Hal 2