Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga 15 Maret 2024 mengalami surplus senilai Rp22,8 triliun. Angka tersebut setara 0,1% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus yang terjadi menandakan pengelolaan APBN masih kuat. Surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp493,2 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp470,3 triliun.
“Dibandingkan tahun lalu yang surplusnya Rp122,9 ini penurunan cukup tajam, tetapi kita masih cukup surplus sampai dengan 15 Maret,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (19/3/2024).
Surplus APBN hingga 15 Maret 2024 memang lebih kecil jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Pada saat itu, APBN juga mengalami surplus dengan nilai Rp122,9 triliun atau 0,59% PDB.
Pada APBN 2024, pemerintah merancang defisit senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB.
Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara hingga 15 Maret 2024 mengalami kontraksi sebesar 5,4%. Pendapatan negara yang sejumlah Rp493,2 triliun ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.
Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp399,4 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp342,9 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp56,5 triliun. Sementara itu,
realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp93,5 triliun.
Dari sisi belanja, realisasinya senilai Rp470 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah
pusat Rp328,9 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp141,4 triliun.
Dengan kinerja APBN ini, Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer masih
mengalami surplus senilai Rp132,1 triliun hingga 15 Maret 2024.
Adapun soal pembiayaan anggaran, telah terealisasi Rp72,5 triliun. Selain itu, masih
terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) senilai Rp95,3 triliun karena
pemerintah tetap melakukan penerbitan SBN.
“Kita enggak menunggu sampai defisit dulu baru meng-issued SBN karena nanti akan mengalami dinamika market yang tidak memberikan dampak terbaik,” ujarnya.
Sumber : news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply