Insentif PPnBM DTP untuk Pembelian Mobil Dikaji Kembali

Pemerintah akan mengkaji pemberian keringanan pajak barang mewah untuk pembelian mobil. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat 26/7/2024).

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah telah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo) untuk mengadakan kembali pemberian insentif PPnBM ditanggung pemerintah DTP) atas pembelian mobil.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand,” katanya.

Susiwijono menuturkan Gaikindo telah memberikan laporan terperinci kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan kinerja penjualan mobil yang turun signifikan sepanjang semester I/2024.

Terdapat 2 faktor yang menyebabkan penjualan mobil menurun, yaitu insentif PPnBM DTP yang berakhir tahun lalu serta pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya pernah menyediakan insentif PPnBM DTP atas pembelian mobil melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 5/2022 tentang PPnBM atas Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Selain insentif PPnBM DTP, ada pula ulasan mengenai pembahasan pajak kekayaan dalam forum G-20. Ada juga ulasan mengenai pembentukan family office di Ibu Kota Nusantara, golden visa, pembahasan RAPBN 2025, dan lainnya.

Berikut ini ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

Selain Insentif PPnBM DTP, Gaikindo Minta Relaksasi Leasing
Selain insentif PPnBM mobil DTP diberikan kembali, Gaikindo juga meminta relaksasi pengaturan leasing untuk kendaraan listrik. Hal ini perlu dilakukan mengingat sektor otomotif punya kontribusi besar terhadap kinerja industri manufaktur.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara sempat menyebut penjualan mobil di pasar domestik hingga Mei 2024 turun 21% menjadi 334.000 dipicu oleh kenaikan suku bunga global, serta pengetatan pemberian kredit dari perusahaan pembiayaan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Gaikindo kemungkinan merevisi target penjualan mobil pada tahun ini sebanyak 1,1 juta unit.

Pengenaan Pajak Kekayaan Dibahas di Forum G20
Kemenko Perekonomian mengungkapkan pemerintah turut serta dalam pembahasan pengenaan pajak kekayaan pada pertemuan negara-negara G-20 yang diselenggarakan di Brasil. Dalam forum G-20 ini, tarif pajak kekayaan diusulkan sebesar 2%.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kebijakan tersebut dibahas dalam finance track. Jika OECD telah menyusun standar terkait dengan pajak kekayaan, pemerintah Indonesia siap menindaklanjuti hal tersebut.

“Kalau nanti ada implikasi terkait dengan pemenuhan standar, apalagi dengan OECD pasti akan langsung kami follow up. Tim Nasional OECD untuk yang fiscal policy kan koordinatornya juga Bu Menkeu Sri Mulyani Indrawati],” tuturnya.

Prepopulated Tak Hilangkan Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan
Skema prepopulated tidak menghilangkan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Ketika coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, bukti potong atau pungut yang diterbitkan pemotong/pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis.

dalam mengisi SPT Tahunan secara elektronik,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti.

Wacana Pembentukan Family Office di Ibu Kota Nusantara
Pemerintah turut mengkaji peluang membentuk family office di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembentukan family office masih dalam proses kajian. Menurutnya, lokasi pembentukan family office juga akan didasarkan pada usulan yang diterima pemerintah.

“Nanti kita lihat usulan dan perencanaan family office,” katanya.

Pemberian Golden Visa Harus Melalui Proses Seleksi Ketat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sudah ada 300 warga negara asing yang telah mengajukan golden visa kepada pemerintah Indonesia.

Namun, lanjut Jokowi, hanya warga negara asing (WNA) yang berpotensi memberikan manfaat bagi Indonesia saja yang akan diberikan golden visa dan boleh tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun.

“Saya tegaskan, jangan sampai justru orang-orang yang tidak bermanfaat bagi negara kita masuk. Harus diseleksi seketat mungkin,” ujar Jokowi.

Penyusunan RAPBN 2025 dan Tarif PPN 12 Persen
Kemenko Perekonomian menyatakan penyusunan RAPBN 2025 telah memperhitungkan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan tarif PPN 12% telah diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Untuk itu, kebijakan PPN tersebut menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan pemerintah ketika merancang postur RAPBN 2025.

“Semua asumsi, semua antisipasi apapun sudah dijadikan dasar di dalam pembuatan posturnya. Jadi, sebenarnya memang sudah dihitung semua, kan sudah prosesnya juga panjang,” tuturnya.

Sumber : news.ddtc.co.id