Stimulus Pajak Kendaraan: Solusi Pulihkan Ekonomi dan Penjualan Mobil

JAKARTA. Peneliti senior Pusat Sistem Transportasi Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Purwadi, mengusulkan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pajak kendaraan bermotor di tengah tren penurunan pasar otomotif nasional.

Menurut dia, langkah ini penting untuk mengerek kembali penjualan mobil sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Mengingat, struktur pajak otomotif di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi.

Komponen pajak dalam harga kendaraan bahkan bisa mencapai sekitar 40 persen, yang berasal dari kombinasi pajak pusat dan daerah.

Di sisi lain, pasar justru belum menunjukkan pemulihan.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil domestik (wholesales) yang sempat berada di kisaran 1,2 juta unit pada 2013–2014 terus melemah hingga 2025 di level 800.000 unit.

Kombinasi antara harga kendaraan yang tinggi dan daya beli yang tertekan inilah yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama lesunya permintaan.

Dalam penjelasannya, Agus menyoroti pendekatan kebijakan yang masih berorientasi pada pungutan (taxation mindset).

Skema ini membuat harga kendaraan semakin mahal, yang pada akhirnya menekan volume penjualan dan berpotensi menggerus penerimaan negara itu sendiri.

Sebaliknya, ia mendorong pergeseran menuju pendekatan berbasis insentif (incentive mindset). Dengan harga yang lebih terjangkau, permintaan akan terdorong naik, sehingga volume penjualan meningkat dan basis penerimaan pajak ikut melebar.

“Kalau pajak terlalu besar, efeknya ke ekonomi jadi mahal. Ini yang harus dihindari,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan, kebijakan pajak seharusnya tidak membebani sektor yang berperan sebagai penggerak ekonomi.

Pemerintah justru perlu mendorong aktivitas ekonomi terlebih dahulu agar penerimaan negara tumbuh secara alami.

Sebagai langkah konkret, Agus menyarankan evaluasi kebijakan otomotif nasional dilakukan melalui pendekatan benchmarking dengan negara lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

“Jangan selalu melihat negara maju karena kondisi kita berbeda, khususnya pada GDP. Jangan gengsi untuk melihat negara berkembang tetangga atau India,” kata Agus.

Sumber : kompas.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only