INDEKS Transparansi Belanja Perpajakan Global alias Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) merilis skor transparansi belanja pajak negara-negara di dunia. Indonesia menempati peringkat pertama mengalahkan sejumlah negara maju, seperti Korea Selatan, Belanda, dan Jerman.
Berdasarkan penilaian yang dirilis pada 11 Mei 2026, skor laporan belanja perpajakan Indonesia meraih posisi teratas dari 116 negara. Mengutip laman resmi GTETI, Indonesia berada di posisi pertama dengan skor 79,9, disusul Korea Selatan pada posisi kedua. Berikutnya, ada Australia, Belanda, Kanada, dan Jerman.
Posisi ini juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak indeks tersebut pertama kali diluncurkan pada 2023. Saat itu, Indonesia berada pada peringkat ke-15, kemudian pada 2024 meningkat menjadi peringkat ke-2 hingga akhirnya tahun ini unggul di posisi teratas.
Merespons penilaian ini, Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah secara konsisten memperkuat pelaporan belanja perpajakan melalui Tax Expenditure Report (TER). Lewat laporan ini, publik dapat melihat berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan negara, termasuk nilai, tujuan kebijakan, jenis pajak, sektor penerima manfaat, serta arah dukungannya bagi perekonomian.
“Kementerian Keuangan terus berkomitmen memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan sebagai bagian penting dari tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel,” ucap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro lewat keterangan resmi, Senin, 18 Mei 2026.
Pelaporan belanja perpajakan, kata dia, merupakan bagian penting dari tata kelola APBN karena memastikan setiap insentif yang diberikan dapat diawasi bersama. Menurut Deni, Kementerian Keuangan berkomitmen memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan lewat penyempurnaan kualitas pelaporan, serta pengawasan dan evaluasi pemanfaatan kebijakan insentif.
GTETI merupakan indeks komparatif pertama terhadap pelaporan belanja atau insentif pajak negara-negara di seluruh dunia. Indeks ini menilai keteraturan, kualitas, dan cakupan laporan tax expenditures atau belanja perpajakan negara-negara serta bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengeluaran pajak.
Sumber : tempo.co
WA only
Leave a Reply