Selama bertahun-tahun, kepatuhan pajak di Indonesia kerap diukur dari hal-hal yang terlihat di permukaan: apakah wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung kewajiban dengan benar, membayar tepat waktu, dan menyampaikan laporan sesuai tenggat.
Namun, di balik deretan angka dan dokumen yang tampak rapi itu, terdapat persoalan yang jauh lebih kompleks. Ketidakpatuhan pajak tidak selalu muncul dalam bentuk keterlambatan pembayaran atau laporan yang tidak disampaikan. Dalam ekonomi global yang semakin terbuka, pelanggaran justru dapat dimulai jauh sebelum sebuah laporan pajak dibuat—yakni ketika nilai transaksi dalam dokumen perdagangan sengaja direkayasa.
Inilah wajah baru pelanggaran pajak yang kini menjadi perhatian: trade misinvoicing, praktik manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan yang berpotensi menggerus penerimaan negara dalam skala besar.
Invoice yang Dimanipulasi, Penerimaan Negara yang Hilang
Sorotan terhadap praktik trade misinvoicing kembali menguat setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa manipulasi nilai perdagangan merupakan salah satu celah besar yang menyebabkan potensi penerimaan negara menguap.
Menurut Gibran, nilai ekspor maupun impor yang sengaja dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya bukan sekadar persoalan administratif. Praktik tersebut merupakan pelanggaran serius karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara melalui sektor pajak dan kepabeanan.
Selama ini, trade misinvoicing sering kali dianggap hanya sebagai isu perdagangan internasional atau kepabeanan. Padahal, substansinya berkaitan erat dengan kepatuhan pajak. Sebab, inti dari kepatuhan bukan hanya soal menyampaikan laporan, melainkan memastikan bahwa angka yang dilaporkan benar-benar menggambarkan transaksi ekonomi yang terjadi.
Ketika sebuah perusahaan sengaja menurunkan nilai barang dalam invoice (underinvoicing) atau menaikkannya secara tidak wajar (overinvoicing), maka kepatuhan formal mungkin terlihat terpenuhi, tetapi kepatuhan substansial telah dilanggar.
Dua Modus Utama Manipulasi Perdagangan
Trade misinvoicing umumnya berjalan melalui dua pola utama.
Pertama, underinvoicing, yaitu mencatat nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya. Cara ini dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak maupun bea keluar sehingga nilai yang masuk dalam perhitungan negara menjadi lebih kecil dari kondisi sebenarnya.
Kedua, overinvoicing, yaitu melaporkan nilai transaksi lebih tinggi dari harga riil. Skema ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memindahkan dana ke luar negeri atau menyamarkan aliran modal tertentu.
Sekilas, manipulasi tersebut mungkin hanya terlihat sebagai perubahan angka dalam dokumen. Namun, dampaknya jauh lebih besar. Di balik angka yang direkayasa terdapat potensi hilangnya penerimaan negara, perpindahan dana yang tidak tercatat, hingga terganggunya akurasi data ekonomi nasional.
Skala Kerugian yang Mengkhawatirkan
Besarnya persoalan ini terlihat dari data yang disampaikan melalui kanal resmi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam periode 2014–2023, nilai dugaan underinvoicing ekspor disebut mencapai sekitar US$401 miliar, atau rata-rata sekitar US$40 miliar setiap tahun. Sementara itu, dugaan overinvoicing ekspor mencapai sekitar US$252 miliar, dengan rata-rata sekitar US$25 miliar per tahun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar kesalahan pencatatan biasa. Ada pola sistematis yang berpotensi menggerus fondasi penerimaan negara.
Dampaknya pun tidak berhenti pada berkurangnya pemasukan pemerintah. Praktik ini dapat menimbulkan setidaknya empat kerugian besar.
Pertama, negara kehilangan penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Kedua, terjadi potensi pelarian modal (capital flight) yang dapat mengurangi aliran devisa ke dalam negeri. Ketiga, transaksi yang tidak transparan dapat membuka ruang bagi aktivitas pencucian uang. Keempat, persaingan usaha menjadi tidak sehat karena pelaku usaha yang melakukan manipulasi dapat memperoleh keuntungan yang tidak dimiliki perusahaan yang menjalankan bisnis secara jujur.
Ancaman terhadap Keadilan Pajak
Pada akhirnya, trade misinvoicing bukan hanya persoalan teknis perdagangan, tetapi juga menyangkut keadilan pajak.
Sistem perpajakan yang sehat membutuhkan prinsip bahwa setiap pelaku ekonomi memberikan kontribusi sesuai dengan aktivitas dan kemampuan ekonominya. Prinsip tersebut menjadi rusak ketika sebagian pihak dapat mengurangi kewajibannya melalui permainan angka dalam dokumen transaksi.
Jika praktik seperti ini dibiarkan, pesan yang muncul menjadi berbahaya: kejujuran dianggap sebagai beban, sementara manipulasi justru menjadi strategi bisnis yang menguntungkan.
Lebih jauh lagi, invoice yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya juga merusak kualitas kebijakan pemerintah. Data perdagangan menjadi tidak akurat, sehingga pemerintah berisiko salah menentukan prioritas, memberikan insentif kepada sektor yang tidak tepat, atau gagal membaca kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Dengan kata lain, manipulasi invoice tidak hanya mencuri penerimaan negara hari ini, tetapi juga dapat menyesatkan arah kebijakan ekonomi di masa depan.
Kepatuhan Pajak Harus Melampaui Sekadar “Setor dan Lapor”
Kasus trade misinvoicing memberikan satu pelajaran penting: kebocoran pajak tidak selalu tersembunyi dalam laporan yang terlambat atau dokumen yang tidak lengkap. Terkadang, kebocoran justru berada dalam dokumen yang terlihat resmi dan angka yang tampak masuk akal.
Karena itu, ukuran kepatuhan pajak tidak lagi cukup hanya berdasarkan apakah seseorang atau perusahaan telah memenuhi kewajiban administratif. Kepatuhan sejati harus dibangun di atas kejujuran transaksi.
Dalam perdagangan internasional, kejujuran tersebut sering kali bermula dari satu dokumen sederhana: invoice.
Sebab, ketika angka dalam invoice tidak lagi menggambarkan kenyataan ekonomi, maka yang hilang bukan hanya potensi pajak—tetapi juga kepercayaan terhadap sistem ekonomi itu sendiri.
Sumber : riau.antaranews.com
WA only
Leave a Reply