Mindblown: a blog about philosophy.

  • Tax Ratio

    Tax Ratio

    Pada waktu debat pilpres 2024 lalu diungkapkan calon wakil presiden yang sekarang terpilih, rencana untuk menaikkan rasio penerimaan negara terhadap GDP menjadi 23%. Sekarang dengan resminya pemenang pemilu dari pasangan calon presiden dan wakil presiden dari no urut 2, tentunya kita perlu lebih serius dan dalam memahami arti kenaikan itu. Rasio penerimaan negara terhadap GDP, […]

  • Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

    Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

    Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak selaku pegawai untuk senantiasa aktif mengecek kebenaran nilai PPh Pasal 21 yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Mengingat tata cara penghitungan PPh Pasal 21 telah disederhanakan berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023, para pegawai dapat dengan mudah memastikan kebenaran dari pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan pemberi kerja setiap […]

  • Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

    Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

    Wajib pajak badan dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif PPh badan tanpa perlu mengajukan permohonan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (26/4/2024). Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP) Bima Pradana Putra mengatakan wajib pajak badan dapat memanfaatkan insentif Pasal 31E UU PPh hanya dengan mencentang kolom yang tersedia pada […]

  • Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

    Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk terus memperluas basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan negara pada 2025. Waketum Kadin Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita menilai rencana pemerintah menaikkan rasio perpajakan (tax ratio) dari sekitar 10% menjadi 11,2%-12% pada 2025 termasuk hal menantang. “Kalau kita bilang [tax ratio] mau […]

  • WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

    WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

    JAKARTA, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh wajib pajak badan harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak sesuai dengan PMK 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021. Tanda tangan ini bisa berupa tanda tangan biasa, stempel, atau digital bergantung pada skema pelaporannya (manual/digital). Jika SPT tidak ditandatangani maka SPT bisa dianggap tidak disampaikan. Lantas apabila sebuah perusahaan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only