JAKARTA. Demi mendorong industri agar tidak semakin jatuh di saat pandemi, pemerintah bersedia menjadi penjamin kredit modal kerja ke beberapa sejumlah sektor usaha yang terdampak wabah covid-19.
Oleh karena itu pemerintah telah melibatkan bank swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong penyerapan kredit ini ke pelaku usaha.
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengatakan, para pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebenarnya sudah meminta kemudahan kredit ini sejak awal pandemi.
“Sebab modal kerja industri banyak yang habis karena penurunan pendapatan,” ujar Redma Gita Wirawasta, Sekjen APSyFI kepada Kontan.co.id, Sabtu (1/8).
Sementara akibat pandemi bank sulit untuk mengeluarkan kredit baru untuk industri, di sisi lain kata Redma, perbankan juga tidak melakukan relaksasi terhadap pinjaman perusahaan.
Di mana pelaku industri harus tetap membayar biaya pokok dan bunga pinjaman secara normal di tengah lemahnya pemasukan.
Redma berharap usai komitmen pemerintah ini, pengajuan kredit oleh industri dapat berjalan lancar. Setidaknya dari 20 pabrik hulu TPT yang ada di dalam negeri, untuk menggerakkan setengah kapasitas produksi membutuhkan modal kerja hingga Rp 15 triliun per bulannya.
Kondisi industri hulu TPT saat ini sedang kesulitan cashflow, pengusaha juga banyak yang ragu meningkatkan kapasitas pabrikannya. Sehingga menurut catatan APSyFI sampai saat ini utilisasi pabrikan hulu TPT masih di bawah 40%, dibandingkan pada periode normal yang di atas 70%.
Tak hanya TPT, cashflow industri keramik selama pandemi juga meradang dengan kondisi pasar ritel yang terganggu akibat tak mampu beroperasi normal.
“Kami mengharapkan stimulus dari pemerintah ini bisa segera terwujud dengan suku bunga kredit single digit,” ungkap Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) kepada Kontan.co.id.
Setelah pelonggaran kredit modal kerja ini, Asaki juga mengharapkan realisasi stimulus seperti diskon harga gas menjadi US$ 6 per mmbtu dapat merata karena pelaku industri di beberapa daerah belum merasakannya.
Sementara itu Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memandang, akan lebih efektif jika stimulus diberikan dengan meringankan pajak kendaraan yang akan berefek menggairahkan kelesuan pasar mobil.
“Modal kerja memang diperlukan karena rata-rata cash flow industri terganggu, tapi akan langsung mengena jika harga mobil (terjangkau) dengan pengurangan tarif pajak kendaraan,” sebut Jongkie Sugiarto, Ketua I Gaikindo.
Sumber : KONTAN.CO.ID
WA only
Leave a Reply