PPh Dividen

PEMERINTAH memberikan relaksasi terhadap pajak penghasilan (PPh) atas dividen melalui omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan pada Senin (5/10).

Pada bagian ketujuh tentang Perpajakan Pasal 111 RUU Omnibus Law Cipta Kerja menyebutkan pengecualian PPh atas dividen berlaku bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan WP Badan dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka waktu tertentu.

Kebijakan ini berlaku bagi WP OP dan WP Badan yang mendapatkan dividen dari bentuk usaha tetap (BUT) dari dalam maupun luar negeri. Adapun, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.

Sumber: Harian Kontan