Layanan Elektronik DJP yang Sempat Gangguan Sudah Bisa Dipakai Lagi

Layanan elektronik atau aplikasi Ditjen Pajak (DJP) yang sempat mengalami gangguan karena masalah proses validasi data kependudukan sudah bisa dimanfaatkan kembali.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan proses normalisasi layananan elektronik yang terdampak kendala validasi data kependudukan sudah dirampungkan. Menurutnya, layanan elektronik sudah bisa dimanfaatkan.

“[Kendala validasi data kependudukan] sudah solved,” katanya, Kamis (24/6/2021).

Iwan menerangkan salah satu penyebab terjadinya kendala proses validasi data kependudukan adalah adanya proses pembaruan aplikasi dalam sistem elektronik DJP. Hal ini memerlukan penyesuaian pada integrasi basis data kependudukan Kemendagri.

Adapun gangguan validasi data kependudukan membuat beberapa aplikasi layanan elektronik DJP tidak bisa diakses sejak Selasa, 15 Juni 2021. DJP melalui pengumumannya menyampaikan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Adapun aplikasi yang dimaksud antara lain:

1. Aplikasi pendaftaran wajib pajak (e-registration) melalui intranet dan internet, termasuk proses aktivasi EFIN, permohonan sertifikat elektronik, dan perubahan data wajib pajak;
2. Aplikasi e-bukti potong (e-bupot) unifikasi dan e-bupot PPh Pasal 23/26;
3. Aplikasi TPT online menu validasi PHTB;
4. Aplikasi administrasi SIDJPNINE;
5. Aplikasi pendaftaran wajib pajak melalui OSS dan PJAP;
6. Aplikasi e-PHTB;
7. Aplikasi lain yang membutuhkan validasi data kependudukan.

“[Kendala tejadi] karena ada aplikasi di [sistem] DJP yang harus di-improve,” imbuh Iwan.

Sumber: news.ddtc.co.id