Ditjen Pajak (DJP) akan tetap menerapkan work from office (WFO) terhadap 10% pegawai setelah diumumkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Merujuk pada ketentuan PPKM Darurat yang baru saja diumumkan, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan tidak ada kebijakan khusus mengenai pembatasan jumlah pegawai yang WFO pada kantor pemerintahan.
“Kalau konsepnya tidak ada yang khusus untuk pemerintahan. Untuk saat ini, DJP memiliki kebijakan untuk daerah merah bisa WFO sebesar 10% saja,” ujar Neilmaldrin, Kamis (1/7/2021).
Ke depan, ketentuan mengenai pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di lingkungan DJP akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap daerah. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan satgas setempat dan arahan pimpinan.
“Pada prinsipnya kami akan tetap terus melayani dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Neilmaldrin.
Saat ini, sudah ada sejumlah Kantor Pelayanan Pajak DJP yang menghentikan pelayanan tatap muka atau langsung dengan wajib pajak. Kanwil DJP Jawa Barat III misalnya, yang menutup sementara pelayanan tatap muka di KPP yang berada di Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.
Pelayanan tatap muka pada beberapa KPP di Jakarta seperti KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, KPP Pratama Jakarta Tebet, KPP Madya Jakarta Selatan I, dan KPP Pratama Jakarta Setiabudi juga telah dihentikan untuk sementara. Layanan dialihkan melalui sistem elektronik.
Untuk mengetahui pelayanan di kantor pajak lainnya, wajib pajak bisa melihat akun resmi media sosial masing-masing kantor pajak. Selain itu, wajib pajak juga bisa menghubungi kantor pajak bersangkutan. ‘
Sebagai informasi, DJP juga memperpanjang waktu penghentian layanan telepon Kring Pajak. Semula, penghentian layanan telepon berlaku hingga hari ini, Selasa (29/6/2021). Namun, otoritas memutuskan kembali meniadakan layanan telepon Kring Pajak hingga 2 Juli 2021.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply