Jakarta, CNN Indonesia — Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi kritik mengenai suntikan modal BUMN atau Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disampaikan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri. Ia menyebut kritik Faisal itu menjadi bahan evaluasi bagi BUMN.
Diketahui, secara total, pemerintah memberikan suntikan modal Rp106 triliun bagi perusahaan pelat merah untuk 2021 dan 2022.
“Saya rasa di era demokrasi seperti ini yang namanya saran atau kritik adalah hal yang lumrah, era demokrasi, dan tentu masukan dari bang Faisal Basri ini juga bisa menjadi bahan evaluasi kami,” imbuhnya melalui akun Instagram-nya @erickthohir, pada Selasa (20/7).
Erick menuturkan perusahaan BUMN tetap berupaya melakukan aksi korporasi guna menyumbang pendapatan di luar pajak kepada negara di tengah pandemi covid-19, terutama pada masa pandemi covid-19.
Sejalan dengan itu, BUMN juga tetap melakukan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).
“BUMN melakukan transformasi agar tetap bisa melakukan aksi korporasi, karena negara perlu tambahan income selain pajak terutama pada saat-saat covid seperti ini. Yang tidak kalah penting, kami terus memastikan PSO atau pelayanan publik, hal ini yang membedakan BUMN dengan swasta,” terang dia.
Sebelumnya, Faisal Basri melempar sindiran kepada Erick mengenai suntikan kepada BUMN. Menurut Faisal, Erick seharusnya fokus menyelamatkan nyawa masyarakat di tengah pandemi covid-19. Terlebih, ia menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN adalah Menteri BUMN. Bukannya utamakan selamatkan nyawa rakyat tapi sibuk urusi suntik BUMN ratusan triliun dan obat cacing. Bubarkan saja komite itu,” tutur Faisal melalui akun Twitter @FaisalBasri, Jumat (9/7).
Sebelum mengunggah cuitan tersebut, Faisal membagikan tautan berita yang menyorot soal pemerintah yang mengeluarkan PMN lebih banyak untuk BUMN dibandingkan dividen yang diterima
Tahun ini, pemerintah memberikan tambahan PMN sebesar Rp33,9 triliun kepada tiga BUMN. Pertama, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp7,9 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
Kedua, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sebesar Rp7 triliun sebagai dukungan dalam menjalankan proyek strategis nasional (PSN) PT LRT Jakarta senilai Rp2,7 triliun dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Indo-China (KCIC) senilai Rp4,3 triliun.
Ketiga, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp19 triliun untuk tambahan modal pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sedangkan, PMN 2022 sebesar Rp71,44 triliun akan diberikan kepada 12 BUMN. PMN tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi VI DPR RI.
Sumber: CNN Indonesia, Rabu 21 Juli 2021
Leave a Reply