Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu menyebut serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 320,35 triliun. Serapan anggaran PEN ini setara 43% dari pagu Rp 744,77 triliun per 13 Agustus 2021.
“Untuk program PEN 2021 kita melakukan adjustment yang kuat pada awal Juli khususnya untuk menghadapi PPKM level tiga dan empat di Jawa dan Bali,” katanya dalam diskusi diskusi Strategi dan Outlook Perekonomian dan Kesejahteraan, Rabu (18/8) di Jakarta, Rabu (18/8/2021).
Secara terinci, bidang kesehatan Rp 76,64 triliun atau 34,7% dari pagu Rp 214,96 triliun dengan manfaat berupa diagnostik untuk testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan bagi 426.940 pasien, insentif tenaag eksehatan (nakes), santunan kematian maupun obat dan alat pelindung diri (APD).
Kemudian untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang serta insentif perpajakan kesehatan termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk vaksin.
Untuk anggaran perlindungan sosial Rp 97,18 triliun atau 52,1% dari pagu Rp 186,64 triliun meliputi manfaat program keluarga harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 16 juta KPM serta bantuan sosial tunai (BST) bagi 10 juta KPM dan bantuan langsung tunai (BLT) desa bagi 5,5 juta KPM.
Kemudian Kartu Prakerja bagi 2,82 juta orang, bantuan kuota internet 35,95 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima serta BSU bagi 948.000 penerima.
Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 48 triliun atau 29,6% dari pagu Rp 162,4 triliun dengan manfaat berupa Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi 11,84 juta usaha, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM bagi 2,01 juta UMKM serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.
Kemudian penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp 416,18 triliun bagi 5,3 juta debitur serta subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR bagi 4,45 juta debitur.
Untuk program prioritas terealisasi Rp 49,39 triliun atau 41,9 % dari pagu Rp 117,94 triliun dengan manfaat berupa padat karya K/L bagi 917.400 tenaga kerja (naker), pariwisata untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), ekowisata dan pelatihan SDM serta ketahanan pangan seperti program food estate dan irigasi.
Kemudian information communication technology (ICT) seperti penyediaan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi (TIK) dan penyiaran publik serta kawasan industri seperti pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal.
Terakhir insentif usaha terealisasi Rp 51,15 triliun atau 81,4% dari Rp 62,83 triliun meliputi PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi 73.790 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 116.979 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor bagi 10.811 WP.
Kemudian juga pengurangan angsuran PPh 25 bagi 58.416 WP, pengembalian pendahuluan PPN bagi 1.857 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 574 penjual untuk 6.640 unit serta PPnBM mobil bagi enam penjual untuk 89.050 unit.
Sebagai informasi, berdasarkan bahan paparan Menteri Keuangan disebutkan bahwa realisasi anggaran PEN 2021 diproyeksikan sebesar Rp 723,7 triliun atau 97,2% dari pagu Rp 744,45 triliun.
Sumber: beritasatu.com, Rabu 18 Agustus 2021
WA only
Leave a Reply