DPRD Khawatir Penggelapan Pajak Kendaraan Tak Hanya di Samsat Kelapa Dua

Ketua DPRD Banten Andra Soni khawatir penggelapan pajak kendaraan di Samsat Kelapa Dua juga terjadi di Samsat lain di Provinsi Banten. Bahkan, ia mendengar bahwa penggelapan pajak di Samsat itu terjadi sejak 8 bulan lalu.
“Bahwa ini 8 bulan berlangsung, kita khawatir terjadi di seluruh Samsat karena ini kan sistem, artinya sistem di seluruh Samsat sama,” kata Andra kepada detikcom di Serang, Senin (18/4/2022).

DPRD Banten juga menyayangkan Pemprov Banten yang lamban dalam menangani adanya dugaan penggelapan pajak. Apalagi, kondisinya saat itu masih terjadi pandemi dan pendapatan mestinya digunakan untuk kepentingan pembangunan.

“Bagaimana pendapatan digunakan untuk pembangunan namun masih ada oknum yang memanfaatkan jabatan yang ada,” ujarnya.

Dugaan penggelapan pajak ini, kata Andra, telah menjadi perhatian publik di Banten, khususnya pembayar pajak kendaraan. Kasus ini juga semestinya sudah jadi perhatian penegak hukum.

“Saya rasa sudah jadi monitor APH (aparat penegak hukum), karena ini sudah jadi buah bibir masyarakat Banten,” jelasnya.

Rencananya, DPRD Banten akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pihak terkait atas masalah ini. Pemanggilan akan mengklarifikasi kenapa adanya penggelapan dan bagaimana modus perbuatannya.

“Berikutnya akan memberikan rekomendasi,” pungkasnya.

Dugaan penggelapan pajak kendaraan di Samsat Kelapa Dua sudah dikonfirmasi baik oleh Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari maupun Kepala Samsat Bayu Adi Putranto. Jumlah sementara yang terkonfirmasi adalah Rp 6 miliar.

Saat ini, Inspektorat dan BPKP pun sedang melakukan audit atas dugaan penggelapan ini. Penggelapan dilakukan melalui sistem di Samsat atas penyetor pajak kendaraan.

“Tahun 2021, kita lagi minta audit BPKP dan Inspektorat. Itu oleh petugas (Samsat), kan kalau sistemnya secanggih apapun, kalau petugasnya berniat untuk jahat ya jahat,” kata Kepala Bapenda Opar Sohari.

Sumber: news.detik.com