Pemerintah bakal menyediakan insentif pajak penghasilan (PPh) khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan insentif bakal diberikan bagi wajib pajak orang pribadi dengan profesi dan tenaga profesional tertentu yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar di IKN.
“Akan ada pembebasan pajak penghasilan perorangan dalam jangka waktu tertentu,” katanya, dikutip pada Rabu (19/10/2022).
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa tarif 0% atas PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan retribusi persetujuan bangunan gedung. Insentif tersebut diberikan dalam jangka waktu tertentu.
Selanjutnya, pemerintah juga akan mengecualikan investor dari ketentuan batasan kepemilikan saham asing dan validasi konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Hal ini dilakukan guna menarik investasi masuk ke IKN.
Sebagai informasi, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk memberikan insentif fiskal guna mendukung persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota, pengembangan IKN, dan penyelenggaraan pemerintahan IKN.
Merujuk pada pasal penjelas dari Pasal 188 PP 17/2022, fasilitas perpajakan yang dapat diberikan antara lain pengurangan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir atau tax holiday, pembebasan bea masuk, dan PPN tidak dipungut.
Pembebasan bea masuk dan PPN tidak dipungut diberikan terhadap impor barang tertentu untuk kepentingan umum oleh pemerintah.
Otorita IKN juga memiliki kewenangan untuk memberikan insentif pajak sesuai dengan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan IKN.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply