Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja negara dari APBN tersalur sampai dengan 31 Oktober 2022 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor mencapai Rp 2,17 triliun atau 64,97 persen dari total pagu sebesar Rp3,34 triliun.
Untuk mengejar target yang diharapkan di akhir tahun 2022 sebesar 90 persen, maka masih kurang 25,1 persen lagi. Atau sekitar Rp 839,95 miliar di sisa dua bulan yang ada, November dan Desember.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda mengatakan, dari jumlah realisasi APBN tersebut, disalurkan kembali untuk dua saluran besar. Saluran pertama, belanja pemerintah pusat (BPP) dengan realisasi sebesar Rp 1,65 triliun atau 62,74 persen dari pagu sebesar Rp 2,61 triliun untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
Demikian halnya untuk mengejar target penyerapan triwulan ke empat pada BPP sebesar 90 persen. Jadi yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut masih sekitar 27,4 persen lagi atau sebesar Rp 719,66 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 2,37 triliun untuk sisa dua bulan yang ada pada triwulan ke empat ini.
Sedangkan saluran kedua, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dengan realisasi sebesar 73,24 persen atau sebesar Rp 520,2 miliar dari pagu sebesar Rp 711,66 miliar. Anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Lebih detail, realisasi BPP tersebut tersalur kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai telah mencapai 84,8 persen atau Rp 435,61 miliar dari pagu sebesar Rp 513,51 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 63,8 persen atau sebesar Rp 432,7 miliar dari pagu sebesar Rp 678,47 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal sebesar 54,1 persen atau sebesar Rp 778,08 miliar dari pagu Rp 1,43 triliun.
“Terakhir, realisasi jenis belanja bantuan sosial telah mencapai 96,57 persen atau Rp 0,17 miliar dari pagu Rp 0,18 miliar,” jelasnya kepada Radar Kaltara, Selasa (8/11).
Dari kondisi jenis belanja di atas yang perlu mendapat perhatian adalah belanja modal, karena dalam sisa dua bulan terakhir masih terbilang rendah penyerapannya yaitu masih di sekitar 50 persen. Rendahnya belanja modal disebabkan karena adanya kendala teknis di lapangan pada satker.
Adapun realisasi dana TKDD, pertama, disalurkan untuk DAK Fisik sebesar 59,5 persen atau Rp 348,27 miliar dari pagu sebesar Rp 417,2 miliar. Kedua, disalurkan pada realisasi DAK Non Fisik guna mendukung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 92,4 persen atau Rp 100,07 milliar dari pagu sebesar Rp 108,36 miliar. “Terakhir Dana Desa telah mencapai 92,4 persen atau Rp 171,93 miliar dari pagu sebesar Rp 186,09 miliar,” terangnya.
Dari kondisi tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah DAK Fisik karena masih belum maksimal. Sebetulnya dana dari kas negara sudah tersedia, hanya saja pemda belum mengajukan penyampaian dokumen persyaratan DAK Fisik.
Sementara dari sisi kinerja pendapatan negara lingkup KPPN Tanjung Selor sampai bulan Oktober 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp 74,08 miliar atau 325,27 persen melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 22,77 miliar. Penerimaan tersebut disumbangkan dari penerimaan bukan pajak.
KPPN Tanjung Selor dalam hal ini terus berusaha untuk mendorong kepada satker dan pemda agar meningkatkan kinerja keuangan khususnya yang bersumber dari APBN sehingga kinerja penyerapan anggarannya dapat meningkat. Hal ini mengingat tinggal dua bulan tersisa untuk tahun anggaran 2022.
“Semoga dengan realisasi belanja APBN dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bagi pemda khususnya di Bumi Benuanta ini,” tukasnya.
Sumber: radartarakan.jawapos.com
WA only
Leave a Reply