Butuh Investasi US$ 179 Miliar, SKK Migas Genjot Kolaborasi

NUSA DUA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mencapai target produksi 1 juta barel per hari (barrel oil per day/ BOPD) minyak dan 12 miliar kaki kubik per hari (billion standard cubic feet per day/BSCFD) gas di tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi sebesar US$ 179 miliar

“Untuk mencapai target jangka panjang ini, kami perkirakan industri hulu migas akan membutuhkan total investasi sebesar US$ 179 miliar dan persaingan untuk mendapatkan investasi di bidang migas juga semakin meningkat,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dalam International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 (IOG 2022), Rabu (23/11) di Nusa Dua, Bali.

Dwi mengakui investasi adalah salah satu masalah. Pada 2022, perusahaan hulu migas cenderung menahan investasi mereka pada portofolio berisiko. Berdasarkan catatan SKK Migas, hingga kuartal III 2022 realisasi investasi mencapai US$7,7 miliar, di bawah target sepanjang tahun ini sebesar US$13,2 miliar. Namun, realisasi investasi di sektor hulu migas ini menjadi investasi terbesar secara rata-rata dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak 2016.

Transisi energi yang menjadi tren global saat ini, kata Dwi, menjadi salah satu hal yang mempengaruhi industri hulu migas. Namun, setelah Protokol Kyoto, Perjanjian Paris, dan G20 terbaru, banyak negara, termasuk Indonesia, menegaskan komitmen penuh untuk mengurangi emisi karbon. Pada industri hulu migas, SKK Migas telah melihat upaya beberapa perusahaan migas besar untuk melakukan pengurangan emisi karbon dan memasukkan investasi pada energi terbarukan dalam strategi portofolio mereka.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang berbicara sebagai keynote speaker mengatakan tema IOG 2022, yaitu “Boosting Investment & Adapting Energy Transition Through Stronger Collaboration” selaras dengan salah satu kesepakatan dalam KTT G20 yang berlangsung pekan lalu yaitu penekanan atas pentingnya ketahanan energy serta kesiapan untuk melakukan segala upaya menuju transisi energi yang berkelanjutan.

Ditambahkannya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju di tahun 2045, pertumbuhan ekonomi kita perlu didukung oleh pasokan energi yang cukup. Oleh karena itu, pemerintah sepenuhnya mendukung visi bersama sektor hulu migas yaitu target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD gas. “Jika target ini tercapai, maka akan mengurangi defisit neraca perdagangan dan memperkuat struktur anggaran negara kita sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5%,” ujar Luhut.

Pemerintah Indonesia, kata Luhut, siap memberikan dukungan bagi pencapaian target produksi migas 2030 tersebut. “Pemerintah sudah mengidentifikasi serangkaian insentif fiskal untuk mencapai target ini. Sejumlah langkah telah ditempuh dan sejumlah kebijakan sedang difinalisasi untuk mendistribusikan insentif finansial kepada Kontraktor KKS dan lapangan-lapangan tertentu dalam rangka meningkatkan produksi,” papar Luhut.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan investasi di bisnis hulu migas di Indonesia sangat menantang terutama dari sisi pembiayaan. Biaya untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi semakin meningkat sehingga Indonesia sangat membutuhkan investasi yang besar untuk menaikkan produksi migas nasional.

Untuk itu, pemerintah telah  melakukan beberapa terobosan dalam hal kebijakan, diantaranya melalui fleksibilitas kontrak (PSC Cost Recovery atau Gross Split PSC), perbaikan terms & conditions pada lelang wilayah kerja, insentif fiskal dannon-fiskal,  pengajuan perizinan secara online, dan penyesuaian regulasi untuk migas nonkonvensional.

“Selanjutnya untuk menarik investasi kita akan merevisi Undang-undang migas tahun 2021 dengan memberikan beberapa hal seperti perbaikan kebijakan fiskal, assume and discharge, kemudahan berusaha, dan kepastian kontrak,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa pemerintah terbuka untuk melakukan dialog dengan operator dan investor dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kompetitif serta meningkatkan keekonomian proyek hulu migas.

Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah perlu merevitalisasi kebijakan agar mampu menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu sekaligus tetap berkomitmen pada mekanisme transaksi energi. Salah satunya adalah melalui kebijakan fiskal.

“Kebijakan fiskal merupakan perangkat penting bagi kita untuk dapat merespons situasi dan tantangan seperti ini. Kami akan terus menggunakan kebijakan fiskal agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan Indonesia akan ketahanan dan kepastian energi, sekaligus mewujudkan komitmen transisi energi yang kredibel,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan fiskal, baik dalam bentuk instrumen pajak, maupun pajak langsung seperti pajak penghasilan, dan juga melalui kebijakan kepabeanan, akan dapat memberikan kerangka kebijakan yang tepat untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, menghasilkan bauran energi yang tepat di Indonesia, baik bahan bakar fosil maupun bahan bakar non-fosil, namun tetap konsisten dengan transisi energi.

“Transisi yang berhasil bagi Indonesia pasti membutuhkan koordinasi antara kebijakan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan modal. Pada intinya kemitraan antara publik dan swasta akan menjadi bahan yang diperlukan dan penting untuk sukses,” jelas Sri Mulyani.

IOG 2022 diselenggarakan secara hybrid dengan jumlah peserta mencapai 1.500 untuk peserta yang hadir langsung dan sekitar 23.000 peserta terdaftar secara online. Selain mendukung investasi hulu migas, kegiatan ini juga diharapkan dapat membangkitkan industri pariwisata di Pulau Bali. “Kami berharap dengan diadakannya berbagai ajang berskala international di Bali dapat membantu memulihkan ekonomi Bali,” ujar Gubernur Bali I Wayan Koster.

RUU Migas

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, revisi Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) bisa tuntas menjadi Undang-Undang sebelum 2024 untuk memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi di industri hulu migas. Apalagi DPR sudah memiliki naskah akademik untuk mengubah UU 20/2001 karena beberapa pasal dalam UU itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Pada 2023 saya pastikan UU Migas tuntas. Undang-Undang Migas ini bakal menjadi inisiatif DPR untuk dapat mengakselerasi pembahasan muatan yang termaktub dalam peraturan payung hulu migas nasional,” ujar Sugeng Suparwoto.

Pembahasan revisi UU Migas, lanjut Sugeng, sangat lambat dibandingkan beberapa UU lain. Salah satunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang merupakan revisi atas UU No 4 Tahun 2009. Menurut dia, akselerasi UU baru migas harus segera dilakukan karena DPR dan Pemerintah juga tengah menyiapkan UU Energi Baru Terbarukan. “UU EBT ini sangat penting dalam energi transisi, sebelum kita nanti masuk ke revisi UU Migas. Sampai saat ini DIM (daftar isian masalah) dari pemerintah belum keluar, salah satunya soal power wheeling,” jelas dia.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menambahkan, Kementerian ESDM akan mendorong agar RUU Migas dapat dibahas dan bisa disahkan pada tahun depan. Pasalnya, masalah kepastian berusaha menjadi hal yang paling ditunggu oleh investor.

“UU Migas menjadi landasan hukum yang memberi kepastian berusaha bagi investor. Ini yang sangat dinantikan oleh para investor. Beberapa usulan akan segera kami sampaikan ke parlemen dalam waktu dekat, agar bisa segera dibahas pada tahun depan,” kata Tutuka.

Sumber : investor.id