Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung sidang kabinet paripurna pelaksanaan APBN 2023 kemarin Senin (3/7/2023). Pelaksanaan APBN hingga Juni 2023 tercatat surplus Rp 152,3 triliun.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri sidang kabinet paripurna di istana negara, yang dikabarkan lewat akun media sosial instagramnya.
“APBN 2023 semester I surplus Rp 152,3 Triliun, Keseimbangan Primer surplus Rp 368,2 Triliun. Ini hasil positif yang sangat baik,” ujar Sri Mulyani dikutip Selasa (4/7/2023).
Surplus tersebut berasal dari pendapatan negara yang sebesar Rp 1.407,9 triliun serta belanja negara yang mencapai Rp 1.254,7 triliun pada Januari-Juni 2023.
Sri Mulyani merinci, sepanjang Januari-Juni 2023, pendapatan negara telah terealisasi sebesar Rp 1.4079 triliun atau tumbuh 5,4% dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan negara tersebut juga telah mencapai 57,2% dari target yang sebesar Rp 2.463 triliun.
Penerimaan Pajak mencapai Rp 970,2 triliun (56,5% target) tumbuh 9,9% yoy utamanya ditopang PPh Badan (tumbuh 26,2% yoy) dan PPN Dalam Negeri (tumbuh 19,5% yoy). “Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik,” tutur Sri Mulyani.
Penerimaan Bea Cukai hingga Juni 2023 telah mencapai Rp 135,4 triliun atau tumbuh negatif 18,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kemudian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester I-2023 mencapai Rp 302,1 triliun atau tumbuh 5,5% (yoy) terutama berasal dari komoditas non migas tumbuh 94,7% yoy, dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4% yoy.
Sri Mulyani pun waspada adanya pelemahan harga komoditas ke depannya, yang dapat mempengaruhi pendapatan negara. “Pelemahan harga komoditas diwaspadai.”
Dari sisi belanja negara, pada semester I-2023 telah mencapai Rp 1.254,7 triliun atau telah mencapai 41% dari target belanja dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 891,6 triliun, di mana kata Sri Mulyani sebesar Rp 492 triliun (55,2%) dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk.
Belanja pemerintah juga diperuntukan untuk beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin. Juga untuk belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Negara (IKN).
Belanja negara juga digunakan dalam Transfer Ke Daerah untuk mendukung pemda dalam pelayanan masyarakat (pendidikan dan kesehatan), pembangunan 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
“APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah. Juga upaya memberantas kemiskinan ekstrim dengan Dana Desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani memproyeksikan, pada akhir APBN 2023 penerimaan negara dapat melebihi target yaitu sebesar Rp 2.637,2 triliun atau 107,1% dari target. Belanja negara juga diperkirakan mencapai Rp 3123,7 Triliun.
Sehingga Defisit dapat ditekan menjadi Rp 486,4 Triliun atau 2,28% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaan utang menurun 41,6% atau berkurang Rp 289,9 triliun dari target yang sebesar Rp 598,2 triliun.
“APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan Keuangan Negara/utang,” jelas Sri Mulyani.
Sumber: cnbcindonesia.com
WA only
Leave a Reply