Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo meyakini setoran pajak penghasilan badan atau PPh Badan akan terus terjaga hingga memasuki tahun Pemilu 2024.
Dia memperkirakan setoran PPh yang didukung profitabilitas usaha itu akan masih menyumbang sekitar 20% dari total penerimaan perpajakan pada tahun ini. Adapun realisasinya hingga semester I sebesar Rp 263,7 triliun.
Besaran setoran itu juga sekitar 23,8% dari realisasi penerimaan perpajakan hingga semester I-2023 yang mencapai Rp 1.105,6 triliun. Adapun, target penerimaan perpajakan tahun ini pun sebesar Rp 2.021,2 triliun, dengan target setoran pajak Rp 1.718 triliun.
“Perkiraan kami masih cukup kuat di tahun depan insya Allah paling tidak 20% ke atas dari total penerimaan masih dari dikontribusikan oleh PPh badan di 2024,” kata Suryo dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Juli 2023 secara daring, Senin (24/7/2023).
Sebagai informasi, pada kontribusi PPh Badan terhadap total penerimaan pajak memang kerap menjadi yang terbesar. Pada 2022 porsinya mencapai 22,6% dan pada 2021 juga kontribusinya sekitar 21%.
Target penerimaan perpajakan pada tahun depan sebetulnya juga telah ditetapkan mencapai kisaran Rp 2.275,3 triliun-Rp 2.335,1 triliun. Angka ini naik 12,57%-15,53% dibandingkan dengan target pada tahun ini.
Rasio pajak untuk RAPBN 2024 ditetapkan naik menjadi 9,92%-10,2% dari yang ditetapkan dalam KEM-PPKF 2024 sebesar 9,91%-10,18%.
Optimalisasi pendapatan negara akan didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global.
Risiko itu terutama dipicu eskalasi tensi geopolitik dan fragmentasi global yang berdampak besar pada arus investasi dan perdagangan internasional. Diperburuk dengan melambatnya kinerja ekonomi dunia terutama di negara-negara maju dan China.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang tidak mengkhawatirkan tahun pemilu akan mengganggu aktivitas ekonomi Indonesia. Bahkan, para investor pun dianggap tidak lagi wait and see untuk mengucurkan modalnya ke tanah air selama periode itu.
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kekhawatiran terkait wait and see itu pun sejauh ini tidak terjadi. Buktinya sampai kuartal II-2023, pertumbuhan realisasi investasi masih positif.
“Arahan pak Presiden Jokowi sekalipun masuk tahun politik tapi kalau boleh politiknya gak boleh panas supaya kita jaga stabilitas dan memperkecil wait and see investor,” jelasnya dalam konferensi pers, Jumat (21/7/2023)
“Tapi Alhamdulillah sampai kita masuk tahun politik, suhunya tidak terlalu panas dan hangat-hangat saja tercermin dari realisasi investasi kita,” tegas Bahlil.
Pada kuartal II-2023, realisasi investasi tercatat Rp349 triliun atau tumbuh 15,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) dan 6,3% dibandingkan kuartal sebelumnya (qoq). Sementara realisasi dalam enam bulan atau semester I-2023 adalah Rp 678,7 triliun. Realisasi ini 48,5% dari target pada 2023 yang mencapai Rp1.400 triliun.
“Tahun ini Kementerian Investasi diberi beban pak Jokowi dan negara Rp1.400 triliun minus sektor hulu migas dan keuangan untuk jadi syarat pertumbuhan kita di atas 5%,” ujarnya.
Sumber : www.cnbcindonesia.com
WA only
Leave a Reply