Tanggapan Ahok dan Nicke tentang Calon Dirut Pertamina, Sikap Dirjen Pajak terhadap Tunggakan Pajak Rp 7,2 Triliun

Jakarta. Kabar bahwa Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bakal dicalonkan sebagai Direktur Utama Pertamina masih menjadi berita terkini yang banyak menarik perhatian pembaca. Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati memberikan tanggapan mengenai kabar tersebut.

Berita berikutnya adalah mengenai sikap Dirjen Pajak Suryo Utomo mengenai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya tunggakan pajak sebesar Rp 7,2 triliun.

Selanjutnya adalah berita mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan sosialisasi PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut di Kota Batam. Kementerian Kelautan berharap aktivitas pengerukan dan ekspor pasir laut bisa jalan tahun ini.

Berikutnya adalah mengenai uji coba operasional terbatas light rail transit atau LRT Jabodebek yang terkendala karena pintu stasiun dan kereta LRT Jabodebek belum presisi.

Berita kelima adalah mengenai Indonesia Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional atau National Air Carriers Association (INACA) dan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Bidang Perhubungan yang mengajak investor asing untuk berpartisipasi pada pembiayaan pesawat di Tanah Air.

Jawaban Bos Pertamina Nicke Widyawati Jika Posisinya Digantikan Ahok

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, enggan berkomentar banyak soal isu pergantian jabatan kursi nomor satu di  Pertamina. Hal ini seiring munculnya kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menggantikan Nicke usai keduanya bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada 18 Juli 2023.

“Itu kewenangan pemegang saham.  Bukan kapasitas saya untuk menyampaikan,” kata Nicke ketika ditemui wartawan di ICE BSD Tangerang, Selasa, 25 Juli 2023.

Seperti Nicke, Ahok juga tidak mau bicara banyak soal ini. Termasuk soal pertemuan antara dirinya dengan Erick Thohir dan Nicke beberapa waktu lalu itu.

“Kemarin bicara soal kerjaan,” ujar Ahok ketika dikonfirmasi Tempo, Minggu, 23 Juli 2023.

BPK Temukan Tunggakan Pajak Belum Tertagih Rp 7,2 Triliun, Dirjen Pajak: Kami Tindaklanjuti

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal piutang pajak macet yang belum tertagih. Temuan itu diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2022.

Laporan yang terbit pada 24 Mei 2023 itu menyebutkan Ditjen Pajak belum melakukan tindakan penagihan secara optimal terhadap tunggakan pajak macet dengan total nilai mencapai Rp 7,2 triliun.

Menanggapi temuan itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya sudah melakukan konsolidasi untuk menindaklanjutinya. “Sesuai dengan ketentuan hukum dan koridor yang berlaku. Karena memang musti dipertanggungjawabkan temuan BPK tersebut,” ujar dia dalam konferensi pers APBN Kita di akun YouTube, Kemenkeu RI, dikutip Rabu, 26 Juli 2023.

Kementerian Kelautan Berharap Ekspor Pasir Laut Jalan Tahun Ini

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan sosialisasi PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut di Kota Batam, Kepulauan Riau pada Selasa, 25 Juli 2023. Aturan ini menyebabkan ekspor pasir laut yang sempat dihentikan kini bisa kembali dilakukan. KKP menargetkan perusahaan sudah bisa beroperasi untuk mengeruk dan menjual pada tahun ini.

“Kalau Pak Mentri (Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono) pokoknya, maunya secepatnya,” ujar Juru Bicara KKP Wahyu Muriadi saat ditanya awak media target realisasi PP 26 tahun 2023 tersebut. 

Wahyu mengatakan, setelah konsultasi publik ini, KKP akan mengumpulkan semua pendapat dari pihak, setelah itu akan di review. “Dicatat kemudian dibahas bersama lagi,” katanya usai memimpin acara sosialisasi PP 26 tahun 2023 di Hotel Best Western Panbil Kota Batam, Rabu (26/7/2023).

Adapun PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Aturan ini kemudian menjadi polemik dan banyak penolakan. Apa lagi aturan ini menyebabkan ekspor pasir laut yang dianggap merusak lingkungan dan sempat dihentikan di masa Presiden Megawati Soekarnoputri itu kini justru dibuka kembali.

Uji Coba LRT Jabodebek Terkendala, Pintu Kereta dan Stasiun Belum Presisi

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan menghentikan sementara uji coba operasional terbatas light rail transit atau LRT Jabodebek mulai 17-24 Juli 2023. Alasannya karena adanya upgrade sistem Automatic Train Supervisory (ATS) yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardojo menjelaskan upgrade sistem berjalan dengan baik. Saat ini sedang dilakukan trial run untuk mensinkronkan antara sistem ATS di kereta dan stasiun. Namun, uji coba dengan penumpang masih belum bisa dilakukan.

“Masih ada beberapa hal yang belum pas antara stasiun dan kereta LRT Jabodebek, seperti pintu kereta dan pintu di stasiun yang belum presisi dan beberapa hal minor lainnya,” ujar dia lewat keterangan tertulis dikutip Rabu, 26 Juli 2023.

Kuswardoyo juga menjamin bahwa semua penumpang yang sudah mendaftarkan diri tetap bisa mengikuti uji coba operasional terbatas. Uji coba operasional akan segera dilakukan ketika trial run sudah memberikan hasil seperti yang diharapkan.

INACA dan Kadin Ajak Investor Asing Terlibat Pembiayaan Pesawat di Indonesia

Indonesia Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional atau National Air Carriers Association (INACA) dan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Bidang Perhubungan mengajak investor asing untuk berpartisipasi pada pembiayaan pesawat di Tanah Air dalam pertemuan Civil Aviation South East Asia Summit 2023 (CASEA 2023) di Bangkok pada 25-26 Juli 2023.

“Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang sangat besar dari sisi pasar penjualan jasa layanan transportasi udara,” kata Ketua INACA Denon Prawiraatmadja dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.

Dia mengatakan, jenis moda ini menjadi tulang punggung tidak hanya untuk dalam pergerakan penumpang namun juga barang atau logistik. Hal tersebut yang diminati oleh investor asing dan Indonesia harus dapat memanfaatkannya.

Sumber : tempo.co

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only