Karena berbeda dengan skema NPWP cabang, NITKU tidak disediakan dalam bentuk kartu.
Seperti diketahui, Ditjen Pajak (DJP) akan memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) untuk kantor cabang dari wajib pajak badan. Rencananya, mulai 1 Januari 2024, DJP akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang.
“Untuk NITKU karena konsepnya berbeda dengan NPWP cabang yang berlaku saat ini, seperti tidak digunakan dalam pelaksanaan kewajiban pajak sendiri, maka tidak disediakan kartu,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Kamis (10/8/2023).
Seperti diberitakan sebelumnya, NITKU tidak digunakan untuk identitas perpajakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. NITKU terbatas sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan alamat utama. NITKU juga digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan berfasilitas.
Hingga 31 Desember 2023, hanya cabang ber-NPWP cabang yang diberi NITKU secara jabatan. Setelah 1 Januari 2024 atau sesudah Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (SIAP) diimplementasikan, cabang yang belum ber-NPWP cabang hingga 31 Desember 2023 bisa mendapat NITKU dengan melakukan perubahan data.
“Jika wajib pajak tidak melakukan perubahan data atas kantor cabang tersebut dan DJP mendapatkan informasi adanya kantor cabang tersebut maka DJP dapat melakukan perubahan data secara jabatan untuk diterbitkan NITKU atas kantor cabang tersebut,” tulis DJP.
Cetak Sendiri Kartu NPWP
Untuk NPWP, nantinya, wajib pajak dapat mencetak sendiri kartunya melalui menu taxpayer portal yang akan disediakan DJP. Namun, jika diperlukan, wajib pajak tetap dapat meminta bantuan kantor pelayanan pajak (KPP) melalui permohonan cetak ulang.
“Ke depannya, wajib pajak dapat mencetak sendiri kartunya melalui menu taxpayer portal (semacam DJP Online saat ini). Namun, apabila diperlukan, wajib pajak dapat meminta bantuan KPP terdekat melalui permohonan cetak ulang dengan mendatangi tempat pelayanan terpadu,” tulis DJP.
Untuk wajib pajak orang pribadi, Dirjen Pajak Suryo Utomo pernah mengatakan ke depan, masyarakat wajib pajak tidak perlu lagi mencetak kartu NPWP. Hal ini sebagai dampak dari implementasi kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP orang pribadi.
“Ke depan, NIK dan NPWP adalah satu. Kartu NPWP adalah KTP yang ada di dompet masing-masing. Jadi, enggak perlu lagi nyetak kartu NPWP, tapi cukup gunakan KTP masing-masing untuk bertransaksi dengan kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Suryo.
Penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi tersebut menjadi bagian dari upaya DJP untuk mempermudah urusan administrasi perpajakan. Simak ‘Dirjen Pajak: Ke Depan, Kartu NPWP adalah KTP di Dompet Masing-Masing’.
Sebagai informasi kembali, sesuai dengan PMK 112/2022, format baru NPWP ada 3. Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK. Penduduk adalah warga negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply