Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih terus berupaya meningkatkan penerimaan sektor pajak pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Salah satu yang akan difokuskan adalah pajak orang super kaya atau high wealth individual.
“Pemerintah juga akan melakukan ekstensifikasi wajib pajak terutama kelompok high wealth individual dan memanfaatkan digital forensik,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Dalam RAPBN 2024, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 2.781,3 triliun. Porsi terbesar bersumber dari pajak yang ditargetkan Rp 1.986,9 triliun.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah berjanji akan berupaya meningkatkan rasio pajak dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah gejolak global. Menurut dia optimalisasi penerimaan pajak bakal dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi pajak, termasuk penerapan Core Tax System dan memperluas basis pajak.
“Ini adalah tindak lanjut setelah program pengungkapan sukarela dan implementasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak,” kata dia.
Dia mengatakan pemerintah akan tetap memberikan insentif fiskal, secara lebih terarah dan terukur terutama untuk program transisi ekonomi hijau. Dia mengatakan insentif pajak juga diarahkan untuk mendukung hilirisasi, serta mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui tax deduction untuk penelitian dan pengembangan.
Menurut Sri Mulyani, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak, pemerintah akan terus melakukan peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan menjaga kelestarian lingkungan teknologi digital dan membangun ekosistem dan pengelolaan PNBP yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Pemerintah juga meningkatkan inovasi pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat,” kata dia.
Sumber : www.cnbcindonesia.com
WA only
Leave a Reply