Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan Polri juga patut mewaspadai implikasi dari semakin tingginya volume perdagangan lintas negara.
Dia mengatakan dengan adanya pasokan barang dari luar negeri yang semakin melimpah, maka potensi masuknya barang-barang ilegal juga meningkat.
“Ini juga akan menimbulkan rembesan-rembesan dalam bentuk kegiatan ilegal,” ujar Sri Mulyani.
Dia menilai potensi kebocoran itu perlu ditangani secara komprehensif dan terorganisasi. Sebab, Indonesia memiliki wilayah sangat luas dan pelabuhan yang sangat banyak.
“Kami perlu menggunakan sumber daya secara lebih baik, dan terorganisasi sehingga dampaknya bisa lebih baik,” katanya.
Selain itu, dia mengingatkan perlunya melakukan penataan dan melihat regulasi ekspor-impor yang saat ini berlaku. Dia mengatakan apabila regulasi yang menjadi sumber korupsi, kementerian dan lembaga terkait perlu membahasnya secara bersama-sama.
“Kalau regulasinya menjadi salah satu pemicu dari korupsi maka kita perlu membahas dengan kementerian lain,” kata dia.
“Karena biasanya tarif seperti pajak impor bea keluar, bea masuk memang itu ada tujuan dalam melindungi industri dalam negeri atau ingin memacu suatu kegiatan ekonomi tertentu seperti hilirisasi,” ujar Sri Mulyani melanjutkan.
Dia menilai regulasi bisa saja menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. “Nah ini kemudian bisa menimbulkan implikasi dari sisi penegakan hukumnya,” katanya.
Sumber : www.cnbcindonesia.com
WA only
Leave a Reply