Perencanaan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah disebut sering tidak selaras. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung. Salah satunya adalah menggunakan anggaran pembangunan daerah (APBD).
“Sehingga, sering kita melihat APBN dan APBD belum berjalan secara sinkron dan optimal,” ujar Sri dalam Selasa (3/10/2023).
Oleh sebab itu dari aspek legislatif, Sri menjelaskan pemerintah telah menyelesaikan undang-undang agar koordinasi pemerintah pusat dan daerah optimal dari sisi kebijakan fiskal.
Beleid tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Peraturan itu bertujuan menciptakan harmoni antara APBN dan APBD, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Menurutnya, data di awal rapat yang menampilkan bahwa digitalisasi PAD pemerintah daerah meningkat hanya sebagian kecil dari fakta lain. Mayoritas APBD, sebagian besar diperoleh dari dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Daerah dari APBN.
“Tapi yang sebenarnya lebih powerful adalah keseluruhan APBD yang sebagian besar dananya didapatkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Daerah dari APBN,” sambung Sri.
Penghambat Digitalisasi APBD
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan digitalisasi diperlukan agar realisasi APBD berjalan optimal. Salah satu pilarnya adalah membentuk sinergi badan atau bagan akun standar (BAS) serta memanfaatkan platform digital bersama Kementerian Dalam Negeri.
Namun, jika tiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki kodifikasi atau coding yang berbeda-beda, ia mengatakan hal itu akan membuat BAS tidak berdampak secara nasional.
“Kalau kodenya antara kabupaten A dan kabupaten B, provinsi C dan provinsi D menggunakan kode yang berbeda, maka datanya tidak bisa disinkronisasikan untuk melakukan dampak dan manfaat digitalisasi secara lebih luas dan lebih tinggi,” bebernya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan Kemendagri, Kemenkeu, dan pemerintah daerah saat ini terus bahu membahu membangun BAS. BAS adalah syarat penting untuk membuat digitalisasi anggaran lebih berarti.
Selain itu, Sri turut menuturkan bahwa sinergi BAS juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas intervensi fiskal di dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara “Baik itu mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan,” jelas dia.
Sumber: detik.com
WA only
Leave a Reply