Pacu Ekonomi, Asosiasi Industri Tuntut Anggaran Insentif Pajak 2023

Guna memacu pertumbuhan ekonomi, asosiasi industri memohon pemerintah Inggris untuk mengalokasikan anggaran insentif pajak pada tahun ini.

Director General dari Confederation of British Industry (CBI) Tony Danker mengatakan pemerintah perlu mengalokasikan anggaran insentif pajak dalam Anggaran 2023/24 sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dipacu.

“Anggaran [2023/24] menjadi kesempatan bagi Inggris untuk keluar dari resesi lebih cepat,” katanya seperti dilansir ft.com, Minggu (12/2/2023).

Kanselir Jeremy Hunt sesungguhnya sempat menawarkan dukungan terhadap pelaku usaha dalam Anggaran 2023/24. Namun demikian, pemberian insentif pajak ternyata tidak masuk dalam rancangan anggaran tersebut.

Hal ini disebabkan kondisi keuangan publik yang sedang ketat di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, isu ekonomi yang menjadi prioritas ialah meredam inflasi dan mengurangi utang publik.

Namun, hal tersebut mendapat tekanan dari kelompok pengusaha, salah satunya CBI. Menurut CBI, insentif pajak senilai £19 miliar dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja.

Terlebih, beberapa jenis insentif pajak akan segera berakhir masa berlakunya. Contoh, insentif super tax deduction yang akan segera berakhir pada Maret 2023 dan tarif pajak penghasilan (PPh) badan meningkat dari 19% menjadi 25%.

Danker menyebutkan berakhirnya super tax deduction dan kenaikan tarif PPh badan akan berdampak besar terhadap kinerja investasi. Apabila tidak diantisipasi, Inggris bakal tertinggal dari para pesaing globalnya.

“Berakhirnya masa berlaku skema super deduction yang bersamaan dengan kenaikan tajam tarif pajak perusahaan akan berdampak besar pada kinerja investasi dan membuat Inggris tertinggal dari pesaing globalnya,” tutur Danker.

Selain menuntut insentif pajak, CBI juga menyarankan beberapa hal lainnya. Pertama, membantu orang tua untuk kembali bekerja melalui penyediaan tempat pengasuhan anak gratis untuk anak usia satu hingga dua tahun.

Kedua, memberikan tunjangan dukungan biaya hidup bebas pajak satu kali pada 2023-2024. Dengan demikian, para pemberi kerja dimungkinkan untuk membantu meringankan beban hidup para pegawai berpenghasilan rendah.

Sumber : ddtc.co.id