Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya memperbaiki proses bisnis yang berkaitan dengan wajib pajak. Upaya DJP tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (6/4/2023).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan saat ini, pelayanan kepada wajib pajak lebih banyak diarahkan melalui pemanfaatan teknologi digital. Terlebih, DJP juga telah melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system).
“Layanan untuk wajib pajak akan lebih banyak dilakukan secara digital yang meminimalisir pertemuan wajib pajak dan petugas pajak, tanpa mengurangi kualitas layanan,” katanya.
Dwi mengatakan pembaruan coretax system akan membuat proses bisnis inti administrasi perpajakan makin efektif. Pembaruan coretax system juga diperlukan untuk memberikan kepastian dan efisiensi bagi wajib pajak karena akan mengintegrasikan berbagai proses bisnis utama DJP.
Dia menjelaskan pembaruan coretax system menjadi bagian dari reformasi di bidang teknologi dan informasi untuk memperkuat basis data pajak. Selain itu, coretax system juga penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
Selain mengenai perbaikan proses bisnis dengan coretax system DJP, ada pula ulasan terkait dengan penunjukan 3 perusahaan sebagai pemungut PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada Maret 2023.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Pelatihan Pegawai dan Pengujian Modul
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan beberapa tahapan pengembangan coretax system sudah diselesaikan. DJP mulai melakukan pelatihan pegawai serta pengujian modul yang telah diselesaikan.
Dwi menyebut coretax system akan siap diimplementasikan secara penuh pada 2024. Dengan implementasi tersebut, dia berharap DJP dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.
“Ini lebih memudahkan dan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujarnya. (DDTCNews)
Pemungut PPN Produk Digital dalam PMSE
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan 3 perusahaan yang barus aja ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital dalam PMSE yaitu UpToDate, Inc., Cambridge University Press & Assessment UK, dan Prezi, Inc.
Di sisi lain, DJP mencabut status Bex Travel Asia Pte. Ltd. sebagai pemungut. “Yang dicabut adalah Bex Travel Asia Pte. Ltd. karena melakukan restrukturisasi usaha berupa pengalihan entitas yang beroperasi di Indonesia,” katanya.
Hingga 31 Maret 2023, lanjut Dwi, terdapat 144 perusahaan yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Dari angka tersebut, 126 perusahaan di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp11,7 triliun. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
Meningkatkan Penerimaan dan Mencegah Sengketa
Arah reformasi pajak harus difokuskan pada peningkatan penerimaan sekaligus mencegah sengketa. Direktur DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji mengatakan agenda reformasi akan membuat lanskap pajak berubah dinamis. Perubahan ini berpotensi menimbulkan sengketa, terutama ketika belum tersedianya ketentuan teknis atau adanya grey area interpretasi kebijakan.
Dalam sebuah webinar bertajuk Mining Talk Series #21: Perkembangan Lanskap Perpajakan Terkini dan Dampaknya bagi Sektor Pertambangan yang digelar Pamerindo Indonesia, Bawono menguraikan setidaknya ada 10 aspek yang perlu menjadi pertimbangan agar arah reformasi pajak tepat.
Penggunaan NPPN
Batas waktu pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) bagi wajib pajak orang pribadi sudah berakhir pada 31 Maret 2023.
DJP memastikan tidak ada perpanjangan atau perubahan ketentuan mengenai tenggat pemberitahuan NPPN. Pemberitahuan penggunaan NPPN sendiri disampaikan melalui kanal DJP Online atau Kring Pajak, baik telepon 1500200 atau live chat pada pajak.go.id.
“Apabila wajib pajak orang pribadi tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN hingga 31 Maret, wajib pajak dianggap memilih untuk menyelenggarakan pembukuan,” cuit contact center DJP, Kring Pajak, melalui Twitter. (DDTCNews)
Uji Materi UU Pengadilan Pajak
Sidang kedua atas permohonan pengujian materiil UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak akan digelar pada Senin (10/4/2023). Agenda persidangan terkait dengan perbaikan permohonan.
Seperti diketahui, pemohon bernama Nurhidayat mengajukan permohonan uji materiil atas Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Menurutnya, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak konsisten dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Dengan adanya peran menteri keuangan dalam melakukan pembinaan organisasi dan administrasi di Pengadilan Pajak, menteri keuangan menjadi memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah profesi advokat.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply