Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) Asih Karnengsih menyampaikan walaupun pajak kripto baru diterapkan 1 Mei 2022 tapi sudah meraih Rp246,45 pada Desember 2022. Asosiasi Blockchain Indonesia beserta pemain kripto lainnya percaya pengembangan sektor kripto akan membawakan hasil yang positif kepada perekonomian Indonesia.
“Kami optimistis kedepannya kripto akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan regulasi dan minat masyarakat terhadap kripto,” kata Asih, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 April 2023.
Pengenaan pajak atas transaksi kripto telah berlaku mulai Mei 2022 lalu dan dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah terhadap pertumbuhan industri kripto yang signifikan sebesar 11,2 juta pengguna di 2021. Tren ini juga terlihat dari kenaikan transaksi pada 2021 yang mencapai 16,2 persen atau sebesar Rp859,4 triliun.
Di 2022 yang memasuki bear market, jumlah transaksi kripto di Indonesia pun harus mengalami penurunan dan hanya bernilai Rp266,9 triliun. Meskipun demikian, pada 2022 pengguna platform kripto yang telah melakukan tahapan Know Your Customer (KYC) meningkat menjadi 16,3 juta pengguna.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan bahwa akumulasi pajak kripto per Desember 2022 mencapai Rp246,45 miliar. Jika dirinci, total perolehan pajak PPh sebesar Rp117,44 miliar dan PPN sebesar Rp129,01 miliar.
Angka tersebut mewakili 53,55 persen dari total pajak atas transaksi kripto dan pajak Fintech P2P Lending yang bernilai Rp456,49 miliar. Dengan nilai pajak atas transaksi Fintech dan P2P Lending mencatatkan total sebesar Rp210,04 miliar.
“Kontribusi transaksi kripto kepada negara, dibandingkan dengan negara lain, seperti Korea Selatan dan India, kita termasuk yang proporsional,” jelas Jerry.
Selain itu, Jerry melihat adanya potensi ekspor pada token yang diterbitkan proyek lokal. Ia menyebutkan ada 10 token lokal dari 383 token yang telah disetujui Bappebti. Token lokal yang dimaksud antara lain Toko Token (TKO), LDX Token, Zipmex Token (ZMT), NanoByte (NBT), TadPole (TAD), ASIX Token (ASIX), Leslar, Pintu (PTU), Vexanium (VEX), dan Tokenomy (TEN).
“Kalau kita beli bitcoin, itu sudah biasa. Coba bayangkan kalau orang luar negeri misalnya dari Amerika dan Eropa membeli kripto lokal dari Indonesia. Itu bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” tegasnya.
Bursa kripto
Di sisi lain, Asih mengatakan, asosiasi yang mewakili pelaku industri siap mendukung dan mengawal peresmian bursa kripto yang diberikan izin Bappebti di mana pihaknya belum lama ini melakukan audiensi dengan OJK dan turut menyampaikan potensi dari pembentukan bursa kripto yang dapat membantu pengawasan perdagangan dan inovasi aset kripto kedepannya.
“Kami harap untuk kedepannya, peresmian bursa kripto ini dapat membantu industri kripto di Indonesia serta pengembangan teknologi blockchain secara keseluruhan,” ucapnya.
Jerry menambahkan, konsep aset kripto dan blockchain akan memberikan pengaruh luas serta mengubah pola pengaturan ekonomi perdagangan menjadi berbasis otoritas pasar dan komunitas. Ia menyoroti pentingnya kehadiran sebuah lembaga yang mengatur dan mengawasi industri kripto terkait perlindungan konsumennya.
“Paling pertama yang harus diperhatikan adalah perlindungan konsumen, karena key performance indicator Kemendag adalah memastikan konsumen terproteksi, termasuk transaksi kripto,” ungkap Jerry.
Salah satu langkah yang dilakukan Kemendag dan Bappebti untuk merealisasikan hal tersebut dengan menyegerakan peluncuran bursa kripto yang ditarget rilis sebelum Juni 2023. Bursa Kripto Indonesia akan berperan sebagai pengatur dalam industri kripto, yang tujuannya mencegah pihak tertentu melakukan monopoli pasar.
“Kami optimistis kripto buatan lokal mempunyai potensi untuk go global. Tentu saja untuk mencapai kualitas internasional, pemain kripto lokal perlu bekerja sama dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Asosiasi Blockchain Indonesia akan selalu mendukung pertumbuhan industri-industri blockchain terutama kripto di Indonesia,” pungkas Asih.
Sumber: medcom.id
WA only
Leave a Reply