Aset Kemenkeu Lompat Jadi Rp205 T dari Piutang Pajak

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan aset Kementerian Keuangan meningkat 6,75 persen dari Rp192,21 triliun pada 2019 menjadi Rp205,19 triliun pada 2020. Kenaikan aset terjadi berkat sumbangan piutang perpajakan, cukai, dan pajak.

“Kenaikan aset terutama karena ada piutang perpajakan Rp14,21 triliun atau naik 30,65 persen, sedangkan piutang cukai sebesar Rp9,49 triliun dan piutang pajak Rp4,71 triliun,” tutur Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (2/9).

Secara rinci, aset terdiri dari aset lancar yang naik 18,42 persen menjadi Rp91,4 triliun, aset tetap turun 1,09 persen menjadi Rp113,25 triliun, dan piutang jangka panjang meroket 149,1 persen menjadi Rp4,29 miliar, serta aset lainnya meningkat 0,1 persen menjadi Rp528,18 miliar.

“Ada penurunan aset tetap sebesar Rp1,24 triliun, ini karena ada pengalihan aset berupa tanah kepada kementerian lain,” ucapnya.

Sementara, kewajiban keuangan Kemenkeu naik 3,48 persen menjadi Rp30,23 triliun dan ekuitas meningkat 7.34 persen menjadi Rp174,95 triliun.

Ani menjelaskan kenaikan kewajiban berasal dari utang kelebihan pembayaran pendapatan (UKPP) pajak sebesar Rp26,11 triliun.

Peningkatan nilai kewajiban terutama disebabkan oleh kenaikan utang kepada pihak ketiga terkait insentif biodiesel pada Desember 2020 di BLU BPDPKS yang telah dilunasi pada kuartal I 2021.

Lebih lanjut, pendapatan operasional Kemenkeu turun 15,43 persen dari Rp1,58 triliun menjadi Rp1,34 triliun. Sementara, beban operasional naik 36,66 persen dari Rp51,29 miliar menjadi Rp70,09 miliar.

Dengan begitu, surplus dari kegiatan operasional dan non-operasional menjadi Rp1,27 triliun, namun jumlahnya turun 17,16 persen dari Rp1,53 triliun. Hal ini terjadi karena ada penurunan pendapatan operasional yang berasal dari perpajakan dan peningkatan beban operasional barang jasa.

Di sisi lain, Ani turut memaparkan realisasi anggaran Kemenkeu 2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tercatat, realisasi belanja mencapai Rp62,08 triliun atau lebih rendah dari pagu mencapai Rp65,72 triliun.

Selain itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengklaim kementerian telah menjalankan rekomendasi dari BPK selama 2016-2020. Totalnya, ada 432 temuan dan 898 rekomendasi.

“Telah diselesaikan 348 temuan dan 806 rekomendasi atau 89,76 persen dari total rekomendasi,” pungkasnya.

Sumber: CNN Indonesia, Kamis 2 September 2021