Jakarta, Beritasatu.com– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 7,07% (year on year/yoy), atau 3,31% secara (quarter to quarter/qtoq), patut disyukuri. Pasalnya pencapaian ini merupakan pertama kalinya perekonomian Indonesia keluar dari zona resesi sejak kuartal II 2020.
“Pencapaian ini patut kita syukuri dan memberikan semangat bagi kita untuk memulihkan ekonomi yang diterpa pandemi Covid-19,” tuturnya Kamis (5/8/2021).
Ia mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), banyak sektor sektor yang tumbuh sebagai dampak kebijakan pemerintah selama kuartal I tahun 2021, misalnya diskon pajak pertambahan nilai barang mewah (PPNBM) otomotif sehingga perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya tumbuh 37,88% (yoy).
“Kita juga patut bersyukur sektor primer seperti perikanan dan peternakan tumbuh besar. Perikanan tumbuh 9,69% (yoy) dan peternakan tumbuh 7,07% (yoy). Industri pengolahan yang menyumbang 19,29% PDB juga tumbuh signifikan. Industri pengolahan naik 6,58% (yoy)” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa APBN 2021 didesain untuk melanjutkan kebijakan counter cyclical yang berdampak positif pada sektor konstruksi. Sektor ini tumbuh sebagai dampak belanja pemerintah pada konstruksi yang naik 50,22% pada tahun 2021 ini.
Kemudian sektor transportasi dan pergudangan yang terpukul akibat pandemi juga mengalami pertumbuhan. Sektor ini tumbuh 25,10% (yoy). Sumbangan terbesarnya pertumbuhan angkutan udara yang mencapai 137,74%, dan angkutan rel 67,19%. Sejalan pertumbuhan sektor transportasi, sektor hotel dan restoran juga naik 21,58% (yoy). Perhotelan tumbuh 45,07% dan restoran tumbuh 17,88%.
Dari sisi pengeluaran, tingkat konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57% PDB keluar dari zona resesi. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93%, jika pada kuartal sebelumnya masih -2,22%. “Bahkan pencapaian konsumsi rumah tangga ini melebih pencapaian di sepanjang tahun 2019 dan 2020. Meskipun di banyak sektor kita mengalami pencapaian yang menggembirakan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus kita hadapi pada dua kuartal mendatang di tahun 2021,” tegasnya.
Said menegaskan bahwa kinerja ekonomi di kuartal mendatang masih akan menghadapi tantangan yang akan menganggu pertumbuhan ekonomi kuartal III. Pertama, sejak 3 Juli 2021 hingga 9 Agustus 2021 pemerintah kembali menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan pandemi Covid-19. “Saya memperkirakan kebijakan ini akan mengibatkan pelambatan ekonomi kita di kuartal III 2021. Pada kuartal III 2021 saya memperkirakan ekonomi kita akan masuh ke level kontraksi 1,7 – 2%,” tuturnya.
Kedua agar tidak terjadi kontraksi ekonomi dikuartal III, Said menyarankan pemerintah disiplin mencapai target penurunan Covid-19 dengan kebijakan PPKM ini. “Saya berharap efektivitas kebijakan PPKM ditingkatkan, sehingga tidak berkepanjangan, dan kasus positif menunjukkan penurunan signifikan. Dengan keberhasilan pengendalian Covid19, saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7 -5,2%,” pungkasnya.
Di sisi lain, Said meminta pemerintah menjaga ketahanan pangan khususnya untuk sektor pertanian. “Keadaan ini harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak berdampak serius terhadap ketahanan pangan kita. Sebab bila kasus positif Covid-19 di desa meningkat, di tengah pertumbuhan tanaman pangan yang terkontraksi, maka akan berdampak ganda,” ungkapnya.
Selanjutnya dari sisi konsumsi, sebagai akibat dampak PPKM, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial, khususnya untuk keluarga miskin. “Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga. Untuk di lapis rumah tangga menengah atas, pemerintah perlu mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan spending mereka lebih besar lagi, agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya,” tegasnya.
Kemudian meningkatnya laju ekspor dan impor, dimana pada kuartal II 2021 ekspor tumbuh 31,78% dan impor tumbuh 31,22%, maka pemerintah perlu mengantisipasi agar berbagai kegiatan ekspor impor yang menopang PDB dari sisi pengeluaran cukup tinggi. “Berbagai kejadian seperti kelangkaan peti kemas, layanan Customs Excise Information System and Automation (CEISA) pada Ditjen Bea Cukai tidak lagi bermasalah, termasuk berbagai kegiatan pungli yang sempat ditemukan oleh Presiden Joko Widodo,” tegasnya.
Sementara itu yang terakhir, pemerintah perlu mengantisipasi kebijakan tapering off (pengetatan moneter) yang rencananya akan dilakukan oleh The Fed pada Oktober 2021 mendatang, bila ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan perbaikan.
Sumber: beritasatu.com, Jumat 6 Agustus 2021
WA only
Leave a Reply