Penyerapan anggaran kesehatan baru 5,12%, Kemenkes jadi kendalanya

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan anggaran kesehatan sampai dengan 7 Juli 2020 mencapai Rp 4,48 triliun. Angka tersebut setara dengan 5,12% dari total anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 87,55 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa mengatakan rendahnya realisasi ini terutama disebabkan oleh keterlambatan pembayaran klaim biaya perawan dan insentif tenaga medis.

“insentif kesehatan hambatannya keterlambatan klaim jadi sudah disalurkan namun belum dicairkan,” kata Kunta dalam Konferensi Pers dengan Media, Rabu (8/7).

Jika dibedah, dari anggaran kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setidaknya mendapatkan dua pos anggaran. Sayangnya, data Kemenkeu menunjukan kedua pos Kemenkes itu masih minim penyerapan di sepanjang awal April hingga 7 Juli 2020

Pertama, realisasi insentif tenaga medis baru Rp 278 miliar atau setara 4,7% dari total anggaran sebesar RP 5,9 triliun. Kedua, tunjangan kematian baru terealisasi Rp 60 miliar, atau sama dengan 20% dari jumlah anggaran senilai Rp 300 miliar.

Selain untuk Kemkes, anggaran kesehatan juga berada di bawah pelaksanaan Gugus Tugas Corona Virus Disease 2019 (Covid019) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Antara lain untuk belanja penangan an Covid-19 sebesar Rp 65,8 triliun, bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai Rp 3 triliun, dan Gugus Tugas Covid-19 sejumlah Rp 3,5 triliun.

Kemudian, insentif perpajakan di bidang kesehatan yang meliputi pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 untuk jasa dan honor tenaga medis, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP), dan pembebasan bea impor. Anggaran untuk pos ini sebesar Rp 9,5 triliun.

Kunta menyampaikan, pemerintah akan terus berupaya mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan akan dilakukan pada bulan ini. Percepatan dilakukan setelah adanya simplifikasi prosedur dengan adanya revisi Keputusan Menteri Kesehatan.

Sementara untuk klaim biaya perawatan akan dilakukan penyediaan uang muka untuk akselerasi penyerapan. Kunta memaparkan terdapat tujuh permasalahan umum lambatnya penyerapan anggaran kesehatan.

Pertama, realisasi pengadaan alat kesehatan terhadap total kebutuhan masih sangat rendah. Kedua, gap yang sangat tinggi antara realisasi anggaran dengan realisasi fisik atau keterlambatan proses penagihan.

Ketiga, banyak pemerintah daerah yang tidak cepat memproses data dukung insentif tenaga kesehatan. Keempat, proses verifikasi klaim di BPJS Kesehatan relatif lambat.

Kelima, BNPB dan Kementerian Kesehatan masih dalam tahap usulan pemanfaatan dana. BNPB juga memberikan santuan kematian yang berpotensi overlapping.

Keenam, proses verifikasi yang perlu ditingkatkan dari sisi  koordinasi dan sinergi, baik dengan pemda maupun BPJS Kesehatan karena ada kekhawatiran duplikasi. Ketuju, kendala pengaturan mobilisasi dan persyaratan kriteria tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam (PPSDM) Kemenkes Trisa Wahjuni menambahkan agar pihaknya bisa menyalurkan anggaran kesehatan dengan cepat diterbitkanlah Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Hk. 01.07/Menkes/278/2020 menjadi Kepkemenkes Hk.01.07/Menkes/392/2020.

Trisa menyampaikan aturan tersebut mempercepat proses administrasi pencairan mulai dari biaya klaim rumah sakit yang menangani Covid-19 hingga pencairan insentif bagi tenaga kesehatan direlaksasi.

Kata Trisa, proses pencairan atau pembayaran biaya klaim rumah sakit dan insentif bagi tenaga kesehatan daerah, proses verifikasinya hanya dilakukan di tingkat daerah, begitu pun yang di pusat.

“Sekarang kami melakukan verifikasi itu terpusat untuk yang pusat. Kami melakukannya di ruangan besar sekaligus, pokoknya kalau malam ada usulan besoknya harus diselesaikan,” kata Trisa, dalam Konferensi Pers dengan Media.

Di sisi lain, Kemenkes juga menambah verifikator untuk mempercepat proses penyerapan anggaran kesehatan dalam menanggulangi Covid-19.  Dengan demikian, verifikator akan mengawal proses usulan dokumen hingga benar-benar dicairkan.

Sumber : KONTAN.CO.ID

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only